Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 di KPPN Masohi

Masohi – Selasa, 8 Oktober 2024, Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Maluku Tengah, Harman Muh.Ali, M.Pd, bersama Bendahara, Jalil tarawatu, S.Sos menghadiri sosialisasi terkait Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024.

Sosialisasi yang dihadiri oleh berbagai satuan kerja pemerintah ini menjadi momen penting dalam menguatkan pemahaman terkait tata kelola keuangan negara, khususnya dalam penutupan anggaran akhir tahun. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 mengatur tentang prosedur, penyesuaian, dan mekanisme penyelesaian laporan keuangan yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah untuk memastikan anggaran tahun 2024 dapat ditutup dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Masohi menekankan pentingnya peran bendahara dan pimpinan satuan kerja dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta mempercepat proses administrasi keuangan menjelang penutupan tahun anggaran. "Kita semua harus bersiap dengan baik, agar tidak ada hambatan dalam penutupan anggaran. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih optimal," ujarnya.

Herlan, Kepala MAN 2 Maluku Tengah, menyambut baik kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pimpinan dan bendahara dalam memastikan pengelolaan anggaran di madrasah berjalan dengan baik. "Dengan adanya sosialisasi ini, kami semakin siap untuk menghadapi akhir tahun anggaran, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran di MAN 2 Maluku Tengah digunakan secara transparan dan sesuai peraturan," ungkapnya.

Acara sosialisasi ini berlangsung lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar peraturan baru dan implikasinya terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing instansi.(_din)